BPK: Pemborosan Lahan Makam di Jakarta Mengalami Kerugian Mencapai RP 3,3 Milliar

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan pemborosan anggaran dalam pengadaan lahan makam di Jakarta. 

Nilai kerugian capai Rp 3,3 miliar

Dalam laporan BPK dijelaskan bahwa Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK) DKI Jakarta membayar Rp 71,2 miliar untuk pengadaan lahan makam di Jalan Sarjana, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dana tersebut diambil dari anggaran tahun 2020.

BPK kemudian melakukan penilaian atau assessment dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mengetahui biaya yang semestinya dikeluarkan DPHK. Dari hasil penilaian KJPP ditemukan biaya sejumlah Rp 67,9 miliar yang patut dikeluarkan untuk membeli lahan seluas 13.349 meter persegi itu.

Dengan demikian, ditemukan pemborosan sebesar Rp 3,3 miliar untuk pembelian lahan makam tersebut. "Penaksiran harga tanah yang menjadi dasar UPT DPHK, dalam melakukan musyawarah kesepakatan harga dan pembayaran pada pengadaan tanah Jl Sarjana Srengseng Sawah diindikasi lebih tinggi senilai Rp 3.329.333.000,"tulis BPK dalam laporannya.

BPK kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta Kepala DPHK membuat teknis penyusunan pengadaan yang lebih komprehensif. Kepala DPHK juga diminta untuk menyusun prosedur operasi standar terkait kewajiban untuk melakukan reviu atas laporan KJPP.

Dipertanyakan DPRD, tapi tidak mendapat tanggapan

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Andrian, mengatakan bahwa pengadaan tanah makam ini sudah dipertanyakan sebelumnya oleh DPRD. Menurutnya, Pemprov DKI masih memiliki banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk lahan makam. Untuk itu, Fraksi PSI mempertanyakan pengadaan lahan makam tersebut saat rapat paripurna.

Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan seolah lari dari tanggung jawab dan tidak kunjung memberi tanggapan. "Saat terjadi dugaan pemborosan anggaran Rp 3,33 miliar pengadaan tanah makam Covid-19 tersebut, beliau malah seolah lari dari tanggung jawab.

DPRD sudah mempertanyakan di rapat paripurna, tapi tidak juga dijawab Pak Gubernur,"kata Justin. "Pak Gubernur tidak bisa bilang tidak tahu atau melempar kesalahan kepada anak buah. Kami mohon agar Pak Gubernur menjelaskan mengapa terjadi pemborosan pada pengadaan tanah makam Covid,"imbuhnya. 

Tanggapan Pemprov DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, seluruh proses pengadaan tanah makam sudah diperhitungkan dengan baik. Dia mengeluhkan sikap anggota Dewan yang menyalahkan proses pengadaan tanah makam di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan tersebut.

"Nanti kekurangan (lahan) salah kelebihan salah, semua sudah diperhitungkan,"kata Riza dalam rekaman suara, Senin (23/8/2021) malam. Riza mengatakan, pengadaan tanah makam itu tidak diperuntukan sebagai lahan pemakaman pasien Covid-19 saja.

Jika tidak ada lagi pasien Covid-19 yang meninggal, maka lahan pemakaman yang dibeli bisa dijadikan lahan pemakaman umum. "Kebutuhan makam kan tidak hanya untuk (jenazah pasien) Covid, tapi juga pemakaman yang biasa, jadi tidak kelebihan, malah kita justru khawatir kurang,"ucap dia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejumlah Rumah Sakit di Belanda Hentikan Sementara Layanan Kemoterapi Karena Lonjakan Pasein Covid-19

Jakarta -  Sejumlah rumah sakit di Belanda menghentikan kemoterapi dan transplantasi organ untuk mengosongkan tempat tidur ruang ICU lantaran pasien COVID-19 membeludak, kata pejabat, Kamis. Asosiasi Rumah Sakit Belanda untuk Pengobatan Kritis mengatakan telah meminta Menteri Kesehatan Hugo de Jonge untuk menaikkan rencana COVID-19 nasional ke tahap yang akan membatalkan keharusan pasien perawatan rutin untuk menginap di rumah sakit. Jumlah pasien COVID-19 rawat inap mencapai level tertinggi sejak awal Mei. Para pakar memperingatkan tidak lama lagi rumah sakit akan mencapai kapasitas penuh apabila infection tak dapat dibendung. Pekan ini, sejumlah pasien COVID-19 dipindahkan ke rumah-rumah sakit di Jerman. Dalam menghadapi rekor tingkat infeksi, Tim Manajemen Wabah pemerintah mengelar rapat darurat pada Rabu (24/11) malam dan langkah penguncian lanjutan diperkirakan akan diumumkan pada Jumat (26/11). Meskipun sekitar 85 persen populasi orang dewasa di Belanda sudah mendapatkan vaks...
Baca selengkapnya

Radio Tentara Israel Melaporkan Jika Pejabat Kesehatan RI Mengunjungi Israel

Jakarta - Delegasi pejabat dari Indonesia dilaporkan mengunjungi Israel belum lama ini. Kunjungan tersebut jarang terjadi lantara RI-Israel tak memiliki hubungan diplomatik. Laporan kunjungan delegasi kesehatan Indonesia diungkap Radio Tentara Israel. Mereka mengatakan, kunjungan delegasi Indonesia ditujukan untuk belajar upaya penanganan corona dari Israel. Delegasi Indonesia dilaporkan bertemu beberapa pejabat Israel. Radio Tentara Israel tidak mengungkap detail pertemuan termasuk dengan siapa delegasi RI bertemu pejabat Israel dan kapan waktu pertemuan. Terkait laporan Radio Tentara Israel, Kemlu Israel belum memberikan konfirmasi. Namun, mereka terbuka dengan negara mana saja yang mau belajar penanganan corona. "Israel percaya kerja sama internasional dalam segala hal untuk memerangi infection corona dan kami siap memberikan informasi dan berbagi pengalaman,"kata Kemlu Israel seperti dikutip dari Associated Press. Belakangan media di Israel terus menyampaika...
Baca selengkapnya

Komis III DPR Apresiasi Tindakan Kapolri Yang Beri Teguran Pada Anggotanya

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti kinerja anggotanya yang baru memproses kasus dengan cepat ketika viral di media sosial. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, mengapresiasi tindakan Listyo Sigit yang langsung menegur anggotanya. "Saya apresiasi hal ini. Dulu banyak juga kasus viral tapi Polri tutup mata. Nah, sekarang Kapolri cepat tanggap dan tegas. Ini perkembangan yang bagus,"kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (18/12). Anggota Fraksi NasDem ini juga meminta Listyo Sigit tegas kepada anak buahnya untuk tidak merusak nama baik institusi. Dan kalau bisa memberikan edukasi bagaimana komunikasi dan pelayanan publik yang baik. "Ke depannya jangan tunggu viral baru ditindak. Kapolri harus tekankan kepada anggota jangan rusak nama baik institusi,"tuturnya. "Berikan sanksi tegas, berikan juga edukasi juga mengenai bagaimana komunikasi dan pelayanan publik yang baik. Karena sejatinya polisi har...
Baca selengkapnya