notesfrommycasita

Jakarta - Ustaz Yahya Waloni dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur setelah mengalami pembengkakan jantung pada Jumat 27 Agustus 2021. Dia mengeluhkan sesak napas. Menurut Kabid Pelayanan Medik dan Perawatan RS Polri Kombes Yayok Witarto, saat ini, kondisi Ustaz Yahya Waloni sudah berangsur pulih. "Kondisi ( Yahya Waloni ) relatif membaik,"kata Yayok Witarto saat dihubungi, Sabtu (28/8/2021). Kendati demikian, dirinya belum bisa merekomendasikan jika Yahya Waloni dikembalikan ke Rutan Bareskrim Polri. Ia word play here enggan menyampaikan hasil diagnosa terhadap Ustaz Yahya Waloni. "Belum (direkomendasikan kembali ke rutan). Maaf, kalau diagnosa penyakit tidak bisa kami sampaikan karena rahasia medis pasien,"ujarnya. Selain itu, Yahya Waloni sendiri sudah dikunjungi pihak keluarga di RS Polri. Untuk tersangka kasus dugaan ujaran kebencian itu dirawat di ruang perawatan tahanan RS Polri. "Ada (yang berkunjung). Yang jelas keluargan

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan pemborosan anggaran dalam pengadaan lahan makam di Jakarta.   Nilai kerugian capai Rp 3,3 miliar Dalam laporan BPK dijelaskan bahwa Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (DPHK) DKI Jakarta membayar Rp 71,2 miliar untuk pengadaan lahan makam di Jalan Sarjana, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dana tersebut diambil dari anggaran tahun 2020. BPK kemudian melakukan penilaian atau assessment dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mengetahui biaya yang semestinya dikeluarkan DPHK . Dari hasil penilaian KJPP ditemukan biaya sejumlah Rp 67,9 miliar yang patut dikeluarkan untuk membeli lahan seluas 13.349 meter persegi itu. Dengan demikian, ditemukan pemborosan sebesar Rp 3,3 miliar untuk pembelian lahan makam tersebut. "Penaksiran harga tanah yang menjadi dasar UPT DPHK, dalam melakukan musyawarah kesepakatan harga dan pembayaran pada pengadaan tanah Jl Sarjana Srengseng Sawah

Jakarta - 34 TKA China yang diperbolehkan masuk Indonesia di masa PPKM Degree 4 menuai kritikan. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menilai apa yang dilakukan pemerintah sudah merusak kepercayaan publik. "Benar-benar menjadi beban pemerintah karena merusak kepercayaan publik," kata Habiburokhman dalam keterangannya. Terlepas dari adanya penjelasan bahwa 34 TKA China ini memenuhi syarat untuk masuk Indonesia sesuai Pemenkumham 27 Tahun 2021 karena memiliki Izin Tinggal Terbatas ( ITAS ), pemerintah dinilai gagal menjelaskan urgensi kedatangan mereka. "Situasi PPKM saat ini membuat rakyat lelah, jenuh atau bahkan ada yang frustrasi. Setiap penegakan aturan harus disertai dengan penjelasan alasan yang terbuka," ujarnya. "Rakyat tidak paham pasal per pasal dari Permenkumham. Tetapi mereka merasa tidak adil di saat mereka dibatasi untuk bergerak, WNA China justru malah bisa masuk," tambahnya. Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR ini me